Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Buku ini membahas tentang undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum acara pidana, dan undang-undang hukum perdata. Sebagai warga negara Indonesia yang baik serta taat dan sadar hukum, anda wajib memahami dan mengamalkan setiap peraturan hukum yang dimuat di dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan sebagai buku rujukan terkait hukum pidana dan perdata.
Kumpulan tiga kitab hukum utama Indonesia meliputi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) untuk hukum pidana materiil baru, KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) untuk hukum acara pidana, dan KUHPer (Burgerlijk Wetboek) untuk hukum perdata. Kombinasi ini krusial bagi praktisi, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami landasan hukum Indonesia . Rincian Tiga Kitab Hukum Utama: KUHP - UU No. 1 Tahun 2023…
Buku ini menyajikan kumpulan lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kítab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam satu referensi yang praktis dan mudah dipahami. KUHP mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi hukum. Sementara KUHAP berfokus pada prosedur dan mekanisme penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Buku ini disusun secara sistematis dengan bahasa yang jel…
Suatu negara akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembangunan dan mencapai kesejahteraan tanpa adanya pajak. Pajak memegang peranan penting, karena pajak termasuk salah satu sumber utama pemasukan kas negara. Kedudukan pajak yang amat penting ini membuat warga negara dibebankan pembayaran pajak sebagai seorang wajib pajak. Wajib pajak harus memenuhi ketentuan perpajakan sesuai amanat UUD…
PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak seperti m…
Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, tentu saja eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum (juridische gelding) bagi implementasi ketat…