Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Text
Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi
Desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar utama keberhasilan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian lokal dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya penyerahan sumber-sumber pendanaan yang cukup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (money follows function). Hubungan ini diatur secara komprehensif dalam undang-undang, termasuk yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Tidak tersedia versi lain