Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Text
Hukum perbankan syariah
Hukum perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang juga dilengkapi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini mengatur tentang kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian sengketa bank syariah, dengan prinsip utama mengharuskan semua aktivitas sesuai prinsip-prinsip syariah dan menjauhi praktik riba.
Tidak tersedia versi lain